Perobatan Korban Ledakan Bom Bunuh Diri Ditanggung LPSK

oleh -354 views

SIBOLGA (BN)-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangi Zulkarnain alias Nain, warga yang menjadi korban ledakan bom, di Rumah Sakit Ferdinand Lumban Tobing Sibolga, Sabtu (16/3).

Kedatangan pihak lembaga mandiri tersebut guna memastikan perawatan medis terhadap korban. Sekaligus, untuk menghimpun data jumlah korban yang terkena dampak ledakan bom teroris di Kota Sibolga.

Kepala Biro (Karo) Penalaah Permohonan LPSK Pusat, Drama Panca Putra, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, dari data yang berhasil mereka himpun, jumlah warga yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri istri terduga teroris Abu Hamzah alias Upang alias Tupang, hanya 1 orang.

“Dari hasil kedatangan kita dan laporan yang kita terima, jumlah warga yang menjadi korban dari ledakan bom tersebut masih satu orang. Ini sesuai data jumlah korban ledakan bom yang mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut dan data kepolisian,” kata Dharma.

Meski demikian, pihaknya tetap akan memantau perkembangan seputar jumlah korban yang kemungkinan bisa bertambah. “Tapi LPSK akan tetap memantau perkembangan, mana tahu masih ada masyarakat yang belum melaporkan,” ungkapnya.

Diterangkannya, Zulkarnain akan mendapat pertanggungjawaban berupa biaya medis dari LPSK. Hal tersebut sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014, dimana korban tindak pidana terorisme akan mendapatkan bantuan dan layanan perlindungan dari negara, salah satunya bantuan medis.

“Maka itu LPSK hadir di Kota Sibolga untuk menyakinkan pasien bahwasanya biaya dalam rangka pemulihannya menjadi tanggungjawab LPSK,” terang Dharma.

Kemudian lanjutnya, salah satu yang termaktub dalam UU No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, mengamanatkan juga bahwasanya negara dapat memberikan bantuan kompensasi kepada para korban terdampak tindak pidana terorisme. Para korban terdampak ini bukan hanya subjek terlindungi (saksi) dan korban, melainkan juga rumah-rumah warga yang rusak terdampak bom sesuai data kepolisian.

“Namun kompensasi ini akan diberikan setelah ada penetapan pengadilan para terduga terorisme. Kompensasi ini sebelum dihitungkan oleh LPSK dan disampaikan dalam tuntutan JPU. Sehingga masyarakat korban ledakan bom mendapatkan ganti rugi ekonomi atas ledakan itu,” pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *