Kepala bidang perlindungan anak (DPPKBP3A) kampar Satiti Rahayu.

Briknews.com - Kepala bidang perlindungan anak (DPPKBP3A) kampar Satiti Rahayu serius tangani kekerasan pada anak, dimana berencana akan agendakan rapat koordinasi terkait perlindungan perempuan dan anak untuk tahun 2025.

"Untuk bidang perlindungan anak di EPPKBP3A program tahun 2024 alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Yang mana itu ada program sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak Bullying kemudian pembentukan satgas perlindungan anak, serta evaluasi kabupaten layak anak yang kemarin kita langsungkan pengimputan data dan verifikasi mandiri," ungkap Satiti.

Lebih lanjut Satiti mengatakan, untuk rencana di tahun 2025 ini kita punya agenda untuk melakukan rapat koordinasi terkait perlindungan perempuan dan anak masih sama seperti sebelumnya ya termasuk sosialisasi tentang kekerasan, tentang bagaimana pelaporan dan pencegahan kekerasan.

"kita juga berniat dan mengagendakan untuk pembentukan satgas perlindungan anak tingkat kabupaten Kampar, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat tingkat kabupaten," katanya.

Kata Satiti, karena selama ini kita baru bentuk ditingkat desa. Kita berharap nanti pemimpin kita bapak bupati berkenan untuk membentuk satgas tersebut karena ini berdasarkan data dan fakta yang ada sekarang kekerasan yang sudah semakin banyak.

"Ini bukan berarti dinas gagal ataupun masyarakat gagal tapi ini saya rasa masyarakat semakin paham, semakin tahu kemana mereka harus mendapatkan dan melaporkan, apa yang mereka rasa bahwa itu merugikan hak anak. Jadi makanya sasaran itu semakin banyak yang terlapor," jelas Satiti.

"kalau dulu mungkin orang segan untuk melapor atau tidak tahu kemana harus melapor. Kalau saat ini dengan gencarnya sosialisasi ke sekolah sekolah ataupun ke masyarakat jadi mereka paham akhirnya ada sedikit tindakan atau yang mereka lihat ada hal hal yang merugikan anak mereka langsung melapor," beber Satiti.

"kita berharap penanganan ini juga nanti dibantu oleh satgas yang ada di kabupaten. Kedepan juga kita berharap adanya rumah perlindungan di kabupaten ini kenapa karena selama ini kan masih ditalangi UPT saja, cuma perlindungan yang belum terwujudkan. InsyaAllah nanti kita berkoordinasi kepala dinas dan pejabat daerah untuk mengusulkan bagaimana kita bisa mewujudkan rumah perlindungan itu," harap Satiti.