Briknews.com - Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ibrahim Dasuki, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Rabu (03/12/2025).
Kegiatan Rakor secara resmi dibuka oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memberantas praktik mafia tanah. Menurut beliau, tindak pidana pertanahan saat ini berkembang semakin kompleks dan bahkan membentuk jaringan yang terorganisir hingga ke berbagai lapisan masyarakat.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa banyak persoalan pertanahan berawal dari manipulasi dokumen di tingkat desa/kelurahan, yang memanfaatkan celah dari sistem administrasi pertanahan nasional yang masih mengandalkan historical document analog. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan data dan dokumen sehingga memicu konflik pertanahan di tengah masyarakat.
Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, serta Kejaksaan RI tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menekankan dua faktor penting dalam penanganan kejahatan pertanahan, yaitu:
1. Ketegasan aparat penegak hukum, serta
2. Integritas pegawai ATR/BPN sebagai garda terdepan pelayanan.
“Selama petugas ATR/BPN kuat, tegas, dan tidak tergoda untuk terlibat dalam kecurangan, didukung oleh aparat penegak hukum serta penerapan pasal-pasal yang tepat, maka pemberantasan mafia tanah akan semakin efektif,” tegasnya.
Beliau juga memberi perhatian khusus terhadap peran intelijen dalam mendeteksi pelaku dengan identitas palsu. Menguatkan koordinasi, memperkuat sistem, serta menjaga integritas menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak mafia tanah.
Dengan sinergi yang solid dan kerja berkelanjutan, upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan di Indonesia diharapkan semakin progresif, kredibel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Posting Komentar